Idealis.co.id, Lahat – Masa ke masa kontribusi pemuda selalu menjadi peran dalam peradaban kemajuan bangsa. Terkhusus di sektor kemajuan pertambangan yang merupakan sektor penyumbang pendapatan negara dan daerah terbesar merupakan karya anak-anak muda Indonesia. Mulai tenaga ahli sampai karyawan tingkat bawah mayoritas merupakan anak-anak muda asli indonesia.
Namun ada berita tidak baik di tahun 2025 yang merupakan tahun ke 97 Sumpah Pemuda. Akan ada ribuan para pemuda di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan terancam kehilangan lapangan kerja di awal tahun 2026 karena dilarangnya truck angkutan batubara yang melewati jalan lintas nasional yang panjangnya sekitar 30 KM. Hal ini mengingat aktivitas hauling batubara di jalan lintas mendapat penolakan masyarakat yang dinilai mengganggu konektivitas antar wilayah dan polusi debu batubara.
Merespon permintaan masyarakat Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 02 Juli 2025 mengeluarkan instruksi pelarangan angkutan batubara melintasi jalan umum dan mewajibkan menggunakan jalan khusus. Instruksi disebarkan ke semua pihak perusahaan sehingga setiap perusahaan memikirkan cara untuk perusahaan mereka agar tetap berjalan nanti di tahun 2026. Perusahaan diberikan waktu tempo pada tanggal 01 Januari 2026 tidak ada lagi angkutan batubara melewati jalan umum.
Pro Kontra solusi peralihan jalan Hauling batubara sepertinya sangat panas dilapangan. Entah persaingan bisnis atau karena memang perusahaan melanggar regulasi dan hak-hak masyarakat. Namun beberapa kali terekspose melalui media atau aksi protes warga terhadap perusahaan yang saat ini sedang mengusahakan jalan alternatif bagi keberlanjutan produksi batubara di Kabupaten Lahat tahun 2026 nanti.
Setelah accident ambruknya jembatan muara lawai berdampak ke semua aktivitas hauling batubara di Kabupaten Lahat baik perusahaan yang melewati ataupun yang tidak melewati jembatan tersebut. Ambruknya jembatan itu telah memantik puncak keresahan masyarakat sehingga muncul gelombang protes terhadap pemangku kebijakan jalan hauling di jalan raya yaitu Gubernur Sumsel sehingga terjadi aksi demo baik di Lahat hingga ke kantor Gubernur Sumsel sendiri.
Menurut Armando Dwi Putra, S.T (salah satu dari pemuda asli Lahat yang menjadi staf di salah satu Perusahaan Pertambangan Batubara). “Langkah yang diambil pemerintah sudah benar tapi kurang dalam pengawalan di lapangan. Jangka waktu yang diberikan sangat singkat sedangkan jalan yang harus dibuat cukup panjang. Secara proses pengerjaan pengurusan Amdal saja sudah memakan waktu lama, belum lagi curah hujan tinggi di akhir tahun dan perusahaan juga akan berhadapan dengan reaksi pro kontra dari masyarakat. Ada dua perusahaan yang berani investasi untuk pembangunan jalan khusus batubara yang pertama PT Levi Bersaudara Abadi dan yang kedua PT Antar Lintas Raya kedua perusahaan ini tidak luput dari pemuda lokal lahat di dalamnya dan mengalami kesulitan tapi tidak dapat respon baik dari masyarakat dan pemerintah. Kesulitan kedua perusahaan yakni PT LBA tidak yakin 1 januari 2026 selesai dan PT ALR yakin bisa selesai karena hanya pelebaran jalan yang sudah ada akan tetapi proses terhenti karena laporan sengketa lahan. Sektor pertambangan ini padat modal investor-investor akan ngeri untuk investasi di Lahat jika masyakarat dan pemerintah tidak kondusif. Bisa-bisa di tahun 2026 akan bertambah perusahaan gulung tikar dan ribuan tenaga kerja lokal akan di PHK.”
Armando yang juga merupakan Pemuda Muslim Indonesia Lahat (PMIL) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pembangunan jalan khusus karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sektor pertambangan batubara sudah banyak berkontribusi bagi ekonomi dan pembangunan di Kab. Lahat. Berdasarkan data dalam setahun Kab. Lahat bisa mendapatkan 1 s.d 1,3 Triliun dari dana bagi hasil dan belum lagi dana CSR serta pajak yang setiap bulan dipotong dari para karyawan.
Diakhir kalimat, dia menutup dengan kata tajam yang menjadi simalakama bagi pemerintah”Jika 1 januari 2026 jalan khusus batubara belum selesai ada dua kemungkinan yaitu pertama gubernur memperpanjang tempo pembuatan jalan hauling tapi masyarakat protes dan kedua dengan stopnya aktivitas penambangan perusahaan yang belum ada jalan khusus ribuan karyawan akan di PHK masal juga akan protes ke pemerintah.”
