Lahat, Idealis.co.id — Penegasan nilai Nilai Optimum Produksi (NOP) perkebunan kelapa sawit PT Sawit Mas Sejahtera (PT SMS) sebesar Rp19.261.130 per hektare belum menjadi akhir dari tuntutan masyarakat. Pasalnya, masyarakat dari Kikim Area, Gumay Talang, Pseksu dan Merapi Area belum memberikan persetujuan final terhadap sejumlah poin yang dibahas dalam musyawarah bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.
Dalam pembahasan yang berlangsung di Opp Room Pemerintah Kabupaten Lahat, nilai NOP PT SMS ditegaskan berdasarkan hasil penghitungan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan. Namun, penetapan angka tersebut masih menyisakan ruang pembahasan di tingkat masyarakat.
Herman, selaku Ketua Masyarakat Kikim Area, Gumay Talang, Pseksu dan Merapi Area, menyatakan bahwa sejumlah poin memang telah dibicarakan dalam musyawarah. Akan tetapi, hasil pembahasan tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan akhir masyarakat.
Seluruh poin yang dibahas, termasuk nilai NOP, akan terlebih dahulu disampaikan kembali kepada warga untuk dipertimbangkan bersama.
Persoalan ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, masyarakat dari empat wilayah tersebut menyampaikan tuntutan terkait pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui evaluasi perizinan terintegrasi terhadap IUP PT Sawit Mas Sejahtera, PT PCM, PT BSP, dan PT Aditarwan yang tergabung dalam Sinar Mas Group.
PPKS Pertahankan Penghitungan Rp19,26 Juta
Berdasarkan dokumen resmi, PPKS Medan melalui surat Nomor 111304/RPN-PPKS/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi sekaligus penegasan hasil penghitungan NOP PT SMS.
Dalam surat tersebut, PPKS tetap mempertahankan nilai NOP sebesar Rp19.261.130 per hektare.
Penghitungan itu didasarkan pada kajian teknis dan ekonomis dengan mempertimbangkan data historis produksi, kondisi tanaman, karakteristik lahan, serta sejumlah faktor teknis perkebunan lainnya.
PPKS menggunakan realisasi produksi kebun dan standar produktivitas kelas lahan S3. Hasil kajian menunjukkan proyeksi produktivitas rata-rata tanaman berumur 3 hingga 25 tahun mencapai 20,07 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun.
PPKS juga mengevaluasi data biaya produksi serta data terbaru yang disampaikan manajemen PT SMS. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, data tambahan tersebut dinilai tidak memberikan pengaruh material terhadap hasil penghitungan sebelumnya.
Dengan demikian, angka NOP yang telah dihitung tetap dipertahankan.
Tahapan selanjutnya adalah sosialisasi hasil penghitungan NOP yang direncanakan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara hasil penghitungan.
Proses tersebut melibatkan Tim NOP Provinsi, tim ahli PPKS Medan, Tim NOP Kabupaten, manajemen PT SMS, serta ketua kelembagaan pekebun dan kepala desa penerima manfaat yang telah ditetapkan Bupati atau Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten.
Pemerintah daerah juga meminta agar hasil penghitungan menjadi bahan koordinasi dan penjelasan kepada kelembagaan pekebun penerima manfaat maupun pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Di tengah proses tersebut, keterbukaan mengenai metode, dasar penghitungan, komponen biaya produksi, produktivitas, hingga mekanisme penetapan NOP menjadi hal penting.
Sebab, persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat dan tuntutan evaluasi perizinan perkebunan. Karena itu, hasil penghitungan teknis perlu disampaikan secara transparan agar dapat dipahami dan ditelaah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Herman menegaskan, masyarakat belum mengambil keputusan akhir atas sejumlah poin yang telah dibahas.
Ia mengungkapkan, nilai NOP sebesar Rp19.261.130 per hektare juga baru diketahui dalam pembahasan tersebut. Karena itu, angka tersebut menjadi salah satu hal yang akan disampaikan kembali kepada masyarakat.
“Kita juga baru tahu NOP-nya, nilai NOP kebun PT SMS sebesar Rp19.261.130 per hektare. Ini yang akan kita bahas. Ada beberapa poin yang disepakati dalam musyawarah, tetapi hasilnya akan kita bawa kembali ke masyarakat untuk dibahas, guna menentukan apakah masyarakat sepakat dengan poin-poin yang telah dibicarakan,” terangnya.
Penulis : Via Arzani









