Lahat, Idealis.co.id — Ancaman El Nino dan potensi kemarau panjang mulai menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Lahat. DPRD Kabupaten Lahat meminta pemerintah tidak menunggu kekeringan terjadi dan masyarakat mengeluh sebelum mengambil tindakan.
Anggota DPRD Lahat Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Marwan Ardiansyah S.E., M.Si., menegaskan ancaman kemarau panjang harus diantisipasi dengan langkah nyata, terutama menyangkut ketersediaan air bersih, sektor pertanian, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan.
“Dengan adanya El Nino dan kemungkinan kemarau panjang, pemerintah harus terus berbuat. Kita harus melihat dampak yang akan timbul, mulai dari kekeringan panjang, potensi kebakaran hutan dan lahan, sampai persoalan kebutuhan air masyarakat,” ujar Marwan.
Sorotan paling kuat diarahkan kepada PDAM. Marwan meminta perusahaan daerah tersebut benar-benar mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan turunnya debit sumber air.
Menurutnya, musim kemarau bukan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Justru kondisi tersebut menjadi ujian bagi pemerintah dan PDAM dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“PDAM harus memiliki langkah konkret. Inilah saatnya mereka berbuat. Jangan ada alasan karena ini musim kemarau. Justru karena musim kemarau, harus ada langkah antisipasi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air,” tegasnya.
Marwan meminta Pemkab Lahat dan PDAM segera memetakan wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Sumber air alternatif juga harus dipersiapkan, termasuk skema distribusi air bersih apabila kondisi semakin parah.
“Harus dipersiapkan dari sekarang. Petakan daerah rawan kekeringan, siapkan sumber air alternatif dan bagaimana distribusinya ketika kondisi benar-benar kering. Jangan setelah masyarakat mengeluh baru pemerintah bergerak,” katanya.
Ia mengingatkan, ketika kemarau berkepanjangan terjadi, beban terhadap sumber air masyarakat akan semakin tinggi. Sumur warga berpotensi mengalami penurunan debit, sementara Sungai Lematang yang selama ini menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat juga akan menghadapi tekanan.
“Lematang merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat. Ketika kemarau panjang terjadi, tekanan terhadap sumber air akan semakin besar. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Tidak hanya persoalan air, pemerintah juga diminta memperkuat pengawasan lingkungan. Kondisi kering berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan sehingga langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal.
Marwan menilai El Nino tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai persoalan musiman. Pemerintah harus mempunyai skenario yang jelas agar masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak ketika kondisi cuaca ekstrem terjadi.
“Jangan sampai nanti masyarakat sudah kesulitan air, baru sibuk mencari solusi. Pemerintah harus hadir sebelum persoalan itu terjadi,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa kemarau bukan alasan bagi pemerintah maupun PDAM untuk lepas tangan.
“Jangan sampai ketika air sudah sulit, masyarakat sudah menjerit, baru pemerintah bergerak. Kemarau bukan alasan untuk tidak berbuat. Justru saat kemarau inilah pemerintah dan PDAM harus hadir, bekerja dan memberikan solusi. Masyarakat tidak butuh alasan, masyarakat butuh air dan kepastian pelayanan,” tegasnya.
Marwan meminta Pemkab Lahat segera bergerak sebelum kekeringan berubah menjadi persoalan yang lebih besar.
“Jangan tunggu Lematang surut, sumur warga kering dan masyarakat kesulitan air baru bertindak. Pemerintah harus bergerak sekarang. Karena ketika rakyat sudah kehausan, yang dibutuhkan bukan janji, tetapi tindakan nyata,” pungkas Marwan.
