LAHAT, Detiksriwijaya – Merasa aspirasi tuntutan terkait pengalokasian dana desa yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kali ini Keluarga Mahasiswa Kikim Area (KMKA, red) berjumlah puluhan orang dengan dikoordinir Kordinator lapangan (Korlap, red) Eko Prasetiya, kembali melakukan demo berupa penegasan agar pengolahan dana desa khususnya di Kecamatan Kikim Area, Kabupaten Lahat benar benar diawasi oleh pemerintah setempat. Kamis (18/01/2018).
Dengan awal titik kumpul di simpang empat Kejaksaan dilanjutkan dengan long march menyusuri jalan R. Suprapto menuju ke lokasi awal penyampaian aspirasi di gedung DPRD Kabupaten Lahat. Sesampainya di lokasi ini kekecewaan sempat dirasakan oleh puluhan mahasiswa ini, karena tak ada satupun anggota dewan perwakilan rakyat yang turun untuk menemui pendemo ini.
Beberapa menit kemudian Sekwan Kabupaten Lahat Safrani Cikmin, mendatangi mahasiswa dan mengatakan bahwasanya seluruh anggota dewan tidak ada ditempat. “Seluruh anggota dewan tidak ada di tempat, mereka ada dinas luar, Senin kita akan terima adek adek mahasiswa,” ujarnya.
Masiswa ini berasumsi bahwa tidak ada desa yang tidak melakukan musyawarah desa, namun mereka menanyakan dalam pengolahan dana desa dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara partisipasi apakah melibatkan seluruh unsur masyarakat atau hanya segelintir saja.
“Karena dalam implementasinya, unsur masyarakat desa termasuk perwakilan masyarakat sangat jarang diundang dalam forum Musyawarah desa (Musdes, red),” terang Sundan ketua KMKA.
Lebih lanjut dalam tuntutan demo mahasiswa ini, berharap keputusan Musdes disampaikan secara transparan kepada masyarakat desa.” Informasi hasil Musdes bukan hanya milik BPD, Kepala desa, Kadus dan perangkat desa saja,” tegasnya.
Lokasi akhir dari aksi ini mahasiswa menyampaikan aspirasi di gedung Pemkab Lahat. Kembali disini kekecewaan yang yang diungkapkan para mahasiswa ini, karena tak bisa menemui Bupati Lahat. Ds01.
