PAGARALAM, Detiksriwijaya – Pada pelaksanaan Focus Grup Discussion (FGD) oleh Polres Pagaralam sekaligus dalam rangka menciptakan KAMTIBMAS yang aman dan kondusif menjelang Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Ruang Aula Wirasarya “96” Mapolres Pagaralam, Jumat (29/03).
Vido Aprizon, SE selaku elaksana PNS Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga berharap melalui FGD ini kenyamanan Pileg, Pilpres nanti berjalan lancar, aman dan damai.
“Maksud dan tujuan pelaksanaan FGD ini untuk melihat jika terdapat potensi kerawanan dapat lebih cepat bergerak untuk melakukan pencegahan, kegiatan ini adalah bentuk kita berkomitmen untuk menjaga kenyamanan dan keamanan saat Pemilihan nantinya,” Ujar Vido.
Lanjut Vido, data yang ingin diketahui adalah potensi kerawanan konflik yang akan terjadi, untuk itu Bawaslu juga akan memastikan hak pilih masyarakat rentan dan disabilitas, pemenuhan hak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk memperoleh kesetaraan akses.
“Bawaslu, memprioritaskan dan mengedepankan pada tingkat pencegahan. Jadi, IKP diperlukan sebagai deteksi dini agar kerawanan yang akan terjadi pada Pemilu 2019 nanti dapat diantisipasi, IKP ini disusun sebagai alat pemetaan, pengukuran, dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan dalam proses pemilihan Umum 2019 nanti,” terang Vido.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan KPU Pagaralam Rahmad Qory mengatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara teknis pada Pemilu 2019 menerima manfaat dalam pemantauan Pemilu yang dilakukan oleh semua unsur terutama jaminan kepastian warga negara untuk memilih dan dipilih pada pelaksanaan Pemilu 2019.
Menurut dia, daerah yang akan melaksanakan Pemilu pada 2019, namun potensi kerawanan yang terjadi tidak lebih ringan. Pelayanan KPU terhadap kelompok rentan, kata dia, masih dilakukan proses pemuktahiran data pemilih di Rutan Kepolisian, Kejaksaan, atau Lembaga Pemasyarakatan. KPU juga merekam kelompok disabilitas, sehingga memudahkan akses mereka di TPS. Selain itu, KPU juga menyiapkan sapras kelompok rentan dan disabilitas tersebut.
Seperti diketahui Pemilihan umum (Pemilu) serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 merupakan tahap kedua dari rangkaian Pilkada Serentak yang akan dilakukan hingga tahun 2023, sebelum dapat diselenggarakan Pemilu serentak secara nasional (dilakukan pada satu waktu untuk seluruh daerah) pada tahun 2027. Pilkada serentak gelombang II yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu. Ds02
