Idealis.co.id – Di atas kertas, birokrasi itu soal sistem. Soal aturan. Soal merit.
Tapi di lapangan? Kadang yang bekerja bukan sistem—melainkan “kedekatan”.
Pernyataan Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, yang dengan tegas menolak praktik jual beli jabatan, seharusnya jadi angin segar. Kalimatnya lantang, nadanya keras, pesannya jelas: tidak ada ruang untuk transaksi jabatan.
Masalahnya, publik hari ini tidak hanya butuh pernyataan.
Publik butuh bukti.
Sebab di balik struktur OPD yang berdiri rapi itu, beredar bisik-bisik yang sulit diabaikan:
benarkah semua yang duduk di kursi strategis benar-benar karena kompetensi?
Atau jangan-jangan, sebagian hanya karena “akses” dan “kedekatan”?
Jika jabatan diisi oleh mereka yang dekat dengan penguasa, maka birokrasi bukan lagi alat pelayanan publik—melainkan alat pengamanan kekuasaan.
Dan di titik itu, kita tidak sedang membangun pemerintahan.
Kita sedang merawat lingkaran.
Lebih ironis lagi, ketika yang paling vokal bicara soal perubahan justru berasal dari sistem yang sama.
Retorika jadi lantang, tapi praktik masih berjalan pelan—atau bahkan tidak bergerak sama sekali.
Kita terlalu sering mendengar janji “akan dibenahi”, “akan dievaluasi”, “akan dirapikan”.
Sayangnya, kata “akan” di birokrasi seringkali lebih panjang umurnya daripada masa jabatan itu sendiri.
Publik sudah terlalu kenyang dengan kalimat normatif.
Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi narasi, tapi keberanian memutus rantai.
Kalau memang tidak ada jual beli jabatan, maka buktikan dengan satu hal paling sederhana:
transparansi.
Buka prosesnya.
Tunjukkan indikatornya.
Jelaskan kenapa seseorang layak duduk di satu posisi.
Karena tanpa itu, setiap rotasi akan selalu dicurigai.
Setiap promosi akan selalu dipertanyakan.
Dan setiap pidato akan terdengar seperti pengulangan lama—yang semakin lama, semakin kehilangan makna.
Lebih jauh lagi, birokrasi yang diisi oleh “orang dekat” cenderung punya satu ciri khas:
pandai bicara, tapi miskin kerja.
Mereka fasih menyusun kalimat dalam rapat.
Lancar menjelaskan program di atas kertas.
Tapi gagap ketika harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Dan di situlah ironi terbesar itu muncul:
jabatan diisi, anggaran berjalan, laporan tersusun rapi—tapi dampaknya nyaris tak terasa.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pernyataan keras seperti yang disampaikan Wabup hanya akan menjadi satu lagi arsip retorika: terdengar tegas, tapi tak pernah benar-benar mengguncang.
Karena pada akhirnya, masalah birokrasi bukan pada apa yang diucapkan. Melainkan pada siapa yang benar-benar berani mengeksekusi.
Dan publik Lahat kini menunggu satu hal sederhana:
apakah ini benar-benar awal perubahan—
atau sekadar episode baru dari pidato yang lama?
