Idealis.co.id, Lahat – Ketika deretan papan bunga berisi dukungan terhadap tenaga kesehatan (nakes) berjejer rapi di halaman depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat, satu papan justru tampil mencolok karena melawan arus.
Papan bunga tersebut atas nama Sutra Imansyah, anggota DPRD Kabupaten Lahat dari Fraksi Partai Gerindra. Bukan dukungan, melainkan ungkapan keprihatinan terhadap pelayanan RSUD Lahat yang ia sampaikan secara terbuka.
Di tengah narasi seragam yang seolah ingin menutup rapat kritik publik, sikap Sutra menjadi anomali yang sulit diabaikan.
Langkah ini menempatkan Sutra Imansyah dalam posisi kontras dengan sebagian pihak yang tampak sibuk membangun narasi tunggal: membela institusi, tanpa terlebih dahulu mengakui adanya persoalan serius dalam pelayanan kesehatan yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
Alih-alih ikut larut dalam simbol solidaritas yang cenderung normatif, Sutra memilih berdiri sendiri. Pesan keprihatinannya dibaca publik sebagai kritik terbuka terhadap manajemen RSUD Lahat, sekaligus penolakan terhadap upaya normalisasi masalah lewat euforia papan bunga dukungan.
Ungkapan tersebut tidak berhenti pada formalitas empati. Ia sarat makna politik dan moral—sebuah sinyal bahwa persoalan pelayanan publik tidak bisa disapu di bawah karpet dengan jargon kebersamaan, apalagi ketika dugaan buruknya pelayanan, konflik dengan keluarga pasien, hingga kriminalisasi terus mencuat ke ruang publik.
Lebih jauh, pesan tersebut memuat harapan agar RSUD Lahat melakukan pembenahan menyeluruh, bukan sekadar bersikap defensif atau berlindung di balik solidaritas simbolik. Dalam konteks ini, Sutra menegaskan posisi wakil rakyat yang semestinya berdiri di sisi masyarakat, terutama ketika hak dasar warga atas layanan kesehatan dipertaruhkan.
Sikap ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kritik terhadap institusi kesehatan bukanlah serangan terhadap tenaga medis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral legislator dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan etika.
Namun ironisnya, keberanian satu anggota DPRD ini tidak diikuti oleh pimpinan lembaga. Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi, hingga kini memilih bungkam. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA) terkait polemik RSUD Lahat maupun perbedaan sikap di internal DPRD tak mendapat jawaban.
Keheningan pimpinan DPRD justru memantik spekulasi publik: apakah lembaga legislatif benar-benar akan menjalankan fungsi pengawasan, atau memilih sikap aman di tengah badai kritik? Bungkamnya Ketua DPRD dinilai bertolak belakang dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi fondasi lembaga perwakilan rakyat.
Polemik RSUD Lahat kini tak lagi semata soal pelayanan kesehatan. Ia telah menjelma menjadi ujian integritas, keberpihakan, dan keberanian politik wakil rakyat.
Di tengah riuh papan bunga dukungan dan sunyinya suara pimpinan, satu papan bunga keprihatinan justru berbicara paling lantang.
