Idealis.co.id — Aroma tak sedap dalam distribusi gas subsidi mulai tercium di Kecamatan Kikim Selatan. LPG 3 Kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, justru dijual dengan harga selangit hingga Rp60 ribu per tabung.
Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya permainan oknum dalam rantai distribusi—bahkan tak menutup kemungkinan praktik “mafia gas” yang mengambil keuntungan dari hak rakyat kecil.
Warga Desa Tanjung Kurung menjadi korban langsung. Mereka tak punya pilihan selain membeli dengan harga tinggi demi bisa memasak.
“Kami terpaksa beli, kalau tidak bagaimana bisa masak,” ujar warga.
Yang lebih memprihatinkan, di pangkalan resmi pun harga masih berada di angka Rp30 ribu per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya.
Antrean panjang, stok terbatas, dan harga yang tetap mahal menjadi gambaran nyata buruknya tata niaga gas subsidi di wilayah tersebut.
“Silakan pemerintah dan aparat penegak hukum turun langsung. Jangan tutup mata,” tegas warga.
Penurunan harga dari Rp60 ribu ke Rp40 ribu tidak serta-merta meredakan keresahan. Justru semakin memperkuat dugaan bahwa harga bisa “dimainkan” sesuai kepentingan pihak tertentu.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius:
Apakah ada penimbunan? Apakah distribusi sengaja diselewengkan? Atau ada jaringan yang bermain di balik kelangkaan ini?
Jika benar ada praktik curang, maka ini bukan sekadar pelanggaran—ini bentuk perampasan hak masyarakat miskin.
Pemerintah Kabupaten Lahat dan aparat penegak hukum didesak untuk segera turun tangan, melakukan sidak, menelusuri jalur distribusi, dan menindak tegas pihak yang terlibat.
Sebab jika dibiarkan, “mafia gas” akan terus hidup—dan rakyat kecil yang akan terus menjadi korban.
